Kejati Kepri, Tanjungpinang–Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Teguh Subroto, SH. MH menggelar Rapat Koordinasi lintas instansi dalam upaya optimalisasi Devisa Negara sektor kemaritiman di Prov Kepri yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Aula Kejari Batam.
Kajati Kepri dalam arahannya manyampaikan gagasan inovasi efisiensi perizinan labuh jangkar kapal. Permasalahan selama ini pemilik Kapal lebih memilih berlabuh di perairan Singapura yang memiliki sistem pelayanan perizinan digital, cepat dan efisian. Sedangkan di Kepri masih manual tidak terintegrasi, tidak ada kepastian biaya, waktunya lama sehingga pemilik kapal enggan berlabuh di perairan Kepri. Kondisi ini berpotensi rawan korupsi, PNBP bocor dan minim. Pada tahun 2024 PNBP Kepri sektor kemaritiman hanya 2,14% dari 130.000 Kapal yang melintasi perairan Kepri.
Untuk mengatasi hal tersebut Kajati Kepri menggagas inovasi dengan ekspektasi peningkatan signifikan jumlah Kapal yang akan berlabuh di perairan Kepri dan optimalisasi PNBP minimal mencapai 20% dari jumlah kapal yang melintas.
Adapun langkah inovasi diantaranya:
1. Pembentukan Kantor Perizinan Labuh Jangkar Kapal lintas sektoral satu atap.
2. Integrasi aplikasi pelaksanaan perizinan labuh jangkar.
3. Peningkatan sarana prasarana pengawasan labuh jangkar.
Rakor ini diselenggarakan Kejati Kepri dan diikuti seluruh pimpinan instansi terkait perizinan labuh jangkar di Kepri diantaranya KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, Dishub Kepri dan Distrik Navigasi.
Semua peserta sangat mendukung gagasan tersebut dan sepakat untuk membentuk Kantor Perizinan Labuh Jangkar Kapal secara terpadu, mengintegrasikan aplikasi perizinan labuh jangkar, peningkatan sarpras pengawasan labuh jangkar dan segera melaksanakan rakor lanjutan.
@kejaksaan.ri
@kejaribatam
@kejaritanjungpinang_
@kejari_karimun
@kejari_natuna
@kejari_bintan
@kejarilingga
@kejarikepulauananambas